Benny mewakili Fraksi Demokrat menyatakan menolak klaster ketenagakerjaan dimasukan dalam RUU Cipta Kerja.
Kalau ada pihak-pihak menyampaikan melalui pandangan lama pastinya akan beda dengan yang final
Menaker Ida minta para buruh untuk mengejar kembali pekerjaan nasional dan aksi turun ke jalan
Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat 64 kali, yakni dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat Timus
Penolakan untuk ikut berdemo tersebut setelah KSPN mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 belum berakhir
Omnibus Law bukan hanya untuk pemerintah saat ini, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara saat ini dan di masa depan
Terlebih, saat ini masih dalam situasi pandemi covid-19.
Negara memiliki kewajiban memastikan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa terpenuhi dalam sistem pendidikan nasional.
Khusus klaster ketenagakerjaan, terdapat empat poin yang disepakati.
